Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada Kementerian Agama. Pembangunan infrastruktur yang akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan, membutuhkan sumber pendanaan yang sangat besar. Kendala yang memengaruhi pelaksanaan proyek berdasarkan hasil penelitian ini meliputi permasalahan pada saat lelang, kontraktor yang kurang memenuhi kompetensi, minimnya akurasi perencanaan dan evaluasi yang belum efektif. Meskipun permasalahan tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek, namun Project Based Sukuk merupakan alternatif sumber pendanaan yang tepat untuk membiayai pembangunan proyek-proyek pada Kementerian/Lembaga. Pasar keuangan syariah domestik yang masih terbuka menjadi keuntungan dalam pengembangan pasar keuangan Surat Berharga Syariah Negara sehingga instrumen Surat Berharga Syariah Negara terutama skema Project Based Sukuk merupakan alternatif pembiayaan yang potensial untuk terus dikembangkan oleh pemerintah.
References
Checherita, C., & Rother, P. (2010, August 2010). The Impact of High And Growing Government Debt On Economic Growth: An Empirical Investigation For The Euro Area. European Central Bank No.1237, pp. 1-40.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th Edition. . California: SAGE Publication, Inc.
Daud, S. N. (2016). The Real Effect of Government Debt: Evidence from the Malaysian Economy. Journal of Economic Cooperation and Development, 57-86.
Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1, 35-46.
Gomez-Puig, M., & Sosvilla-Rivero, S. (2017, 2017/15 -). Public debt and economic growth: Further evidence for the euro area. Research Institute of Applied Economics, pp. 1-41.
Hariyanto, E. (2017). Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media.
IMF. (2014). Revised Guidelines for Public Debt Management. Washington DC.: IMF.
Indonesia, R. (2011, Februari). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang. Jakarta: Republik Indonesia.
Lartey , E. Y., Musah, A., Okyere, B., & Yusif, A.-N. (2018). Public Debt and Economic Growth: Evidence from Africa. International Journal of Economics and Financial Issues, 35-45.
Nasrullah, A. (2015). Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara Dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN. JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Volume 1, Nomor 2,.
Pribadi, Y. (2017). Studi Utang Pemerintah sebagai Pembiayaan APBN Tahun 2000-2016. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Sistem Informasi Vol.22, 1-11.
Pribadi, Y. (2019). Peran Pemantauan dan Evaluasi untuk Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Proyek/Kegiatan yang Dibiayai melalui Pinjaman. Jurnal BPPK Vol.12 No.2, 114-137.
RI. (2002). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Surat Utang Negara. Jakarta.
RI. (2008). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Surat Berharga Syariah Negara. Jakarta.
RI. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah. Jakarta.
Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics Nineteenth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Skousen, M. (2016). Sejarah Pemikiran Ekonomi: Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media Group.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Yared, P. (2019). Rising Government Debt: Causes and Solutions for a Decades-Old Trend. Journal of Economic Perspectives, Volume 3, Number 2, 115-140.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
