Analisis Faktor Penghambat Penyusunan SPJ Pengeluaran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang
Abstract
Expenditure of Regional Working Unit (SKPD) are very related to every government agency. SKPD Expenditure is expenditure of funds use to finance office operational activities, where every expenditure must be equipped with complete and valid evidence that will be used for the process of preparing Accountability Letter (SPJ) Expenditure. Therefore, the author is interested to do the research that aims to find out and analyse the inhibiting factors for the preparation SPJ Expenditure. This research used descriptive qualitative method. The data source used in this study was primary data obtained directly from the Board of Investment Services and One-stop Permit Services of Magelang City. The results show that DPMPTSP of Magelang city has conducted the preparation of SPJ properly and on time, but there are still several inhibiting factors in the preparation of SPJ, namely the division of labor which each employee has concurrent position that results in employee performance not optimal and too many SPJ supplementary documents.
References
Fitriani, R. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas. Universitas Tanjungpura, 1-12.
Halim, A (2002). Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro, N., & Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
LAN dan BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
Malayu, S.P. Hasibuan. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kesembilan, Jakarta: PT Bumi Aksara.
Maniagasi, H. A., Bharanti, E., & Christian, F. (2016). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2010-2012). Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, 113-115.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Rahmatiah, D. R. (2016). Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
-----------------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai revisi Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
