Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2020-2023
Abstract
Salah satu komponen terpenting dalam menjalankan pemerintahan di daerah adalah keuangan daerah. Pemerintah kabupaten atau kota diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah mereka agar kinerja mereka dalam menjalankan tugas dapat dievaluasi. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menghitung rasio keuangan dari laporan realisasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 hingga 2023. Metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yang berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam aspek analisis belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangannya memiliki rasio kemandirian dikategorikan inklusif, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio aktivitas masih menitikberatkan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan yang mengalami naik turun. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan belanja daerah secara proporsional, menggali potensi penerimaan asli daerah dan peningkatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
References
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2023
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Mahsun, Mohammad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga, Yogyakarta : BPFE,
Mardiasmo, (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi
Yogyakarta
Spitzer, D. R. (2007). Transforming Performance Measurement Rethingking the Way We
Measure and Drive Organizational Succes. New York: AMACOM.
Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Ramadhan, A., Sam, S., dan Olimsar, F., 2023 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021, Jambi. Universitas Jambi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
