Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Ekonomi Daerah DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo
Abstract
Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi ekonomi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga akan menarik investasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan promosi potensi ekonomi di Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan kualitatif fenomenologi, memberikan perhatian utama pada bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana pengaturan implementasinya. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dan data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan promosi potensi ekonomi di DPMPTSP, Kabupaten Sukoharjo. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, tampilan data, dan verifikasi. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan berupa kebijakan implementasi promosi potensi ekonomi di DPMPTSP, Kabupaten Sukoharjo dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk pengenalan potensi ekonomi daerah. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan ekonomi, sosial, budaya lingkungan dalam implementasi, Beberapa faktor pendukung ini sekaligus merupakan faktor penghambat karena masih kurang optimal, antara lain: Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi, Ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan promosi tetapi jumlah investasi ke Kabupaten Sukoharjo melebihi target yang ditetapkan.
References
Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Algifari. (2013). Ekonomi Mikro Teori dan Kasus. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.
Bappenas RI. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, 313. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Barokah, H. (2014). Indeks Pembangunan Desa 2014. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
BPKM. (2017). Penyusunan Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah Tahun 2017. In Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (Vol. 53, pp. 1689–1699). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Buana, Aria Langlang, Saragih, Herlina Juni Risma & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2015. Jurnal Ekonomi Pertahanan, 4(2), 1–20.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Daerah, O. (2017). Media BPP, Menelisik Sejarah Otonomi Daerah.
Dan, P., Investasi, P., & Pariwisata, S. (2012). Potensi dan peluang investasi sektor pariwisata. 19–21.
Dona, F., & Dona, F. (2019). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif. 4.
Erwan Agus Purwanto, P. ., & Dyath Ratih Sulistiyastuti, M. S. (2012). Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(2), 117–124. https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X
Haris, S. (2007). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. xvii, 416 p.
Henry Loewendahl (CEO) dan Scott Bryan (Mitra Senior), W., & WAVTEQ. (2019). Panduan Pengembangan Strategi Promosi Investasi.
Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Joniarta, I. W., Sucitawathi P, I. G. A. A. D., Soares, I., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio Dili, Timor-Leste. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(1), 40. https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.40-56
Kosasih, A. (2019). Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 6(1), 73. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2207
Maghfirullah, H. M. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya ABSTRAK, (July 2018).
Mahdi, I. (2016). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945. 1(1), 73–85.
Maryani, N. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Surabaya, 2(1), 1–38.
Miles, B. M. dan M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ni Luh Emi Damayanti, I. N. K. (2014). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi. 882–900.
Nur, S., & Susanto, H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. Adminitrative Law & Governance Journal, 2(4), 631–649.
Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 2(01), 152–170. https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90
Pasaribu, R. B. F. (2010). Investasi dan Penanaman Modal. Investasi Dan Penanaman Modal, (36), 235–278.
Pembangunan, B. (2019). Menghidupkan Kembali GBHN : 85–108.
Rahman, A., & Muhafidin, D. (2019). Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2(1), 73–83. https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.424
Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 07(02), 111–130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130
Suparmoko. (2012). Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
Thomas R. Dye. (2008). Understanding Public Policy (12th ed.). Pearson/Prentice Hall, 2008.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
