Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Abstract
Region Budget is an indicator of how well the region's performance is because it shows how a policy is planned for one fiscal year and the priorities it has. If the APBD is managed properly, then all regions get the dues, and compulsories can be utilized optimally for the benefit of the region and society. This study aims to analyze the magnitude of the growth rate of Sisa Lebih Perhitungan Anggarana and to identify and describe the factors that led to the occurrence of Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) during the last five years in the financial statements of the Berau district government. This study is a quantitative descriptive study with a population of reports on the realization of the Berau District Budget for the 2017-2021 Fiscal Year. The sample in this study is in the form of excess budget calculations from revenue and expenditure budget data in the budget realization report of the Berau Regency APBD. The type of data used is secondary data sourced from the Berau Regency APBD realization report for the 2017-2021 Fiscal Year. Other results show that there is dependence on external funds, and the lack of quality of absorption of local budgets, causing dependence on fund management.
References
Amran, Darwanis, & Syukriy, A. (2015, Februari). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(1), 1-10.
Andriani, N. L., & Yuliana, L. (2016, Juli). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. Jurnal Ilmiah WIDYA, 3(3), 140-146.
Anita, Mohammad, S., & Hamzah, A. (2014, Agustus). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(3), 21-29. Retrieved from https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/viewFile/4682/4049
Christian, K. (2013, Juni). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, 1(3), 393-400.
Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018, November). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 3(3), 445-455.
Efendi, J., Agustinus, S., Paulus, K., & Allo, L. (2017). Pengaruh Pendapatan Transfer Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Mamberamo Tengah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2(2), 1-15.
Firmansyah, A. (2019, Juni). Bagaimana Respon Investor Terhadap Kepemilikan Saham oleh CEO? Jurnal Online Insan Akuntan, 4(1), 15-28.
Ikhwani, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal El-Riyasah, 9(1), 35-60.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (p. 264). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Martunis, Darwanis, & Syukriy, A. (2014, Januari). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 7(1), 52-57.
Nelliyanti, Darwanis, & Syukriy, A. (2016, 5 9). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 5(2), 68-78.
Novandy, A., Anhulaila, M. P., & Ridwan. (2015, September). Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah). Jurnal Katalogis, 3(9), 147-158.
Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010).
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
Rahayu, R. P. (2016, Mei). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Makro, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, 1(1), 57-81.
Simamora, S. (2014, September). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Presfektif Teoritis. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 14(2), 258-271.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. (2020).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (2022).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (2021).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
